.: SELAMAT DATANG DI BLOG EKONOMI ISLAM SUBSTANTIF -- Blog dengan konten riset ekonomi dan keuangan syariah terdepan. :.

Kamis, 25 Juli 2013

Islamic Group Lending Model (GLM) dan Keuangan Inklusif: Studi Dampak dan Strategi Pengembangan




Oleh: Abrista Devi[1] & Aam S. Rusydiana[2]


Abstract

Kesenjangan akses modal masyarakat miskin terhadap perbankan di Indonesia semakin besar. Hal ini disebabkan oleh masyarakat miskin tidak memiliki collateral yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh perbankan untuk memperoleh pinjaman. Lembaga keuangan non bank dalam hal ini lembaga keuangan mikro yang sudah banyak menjamah kelompok miskin serta usaha mikro kecil menengah juga perlu dimaksimalkan keberadaannya, termasuk juga model pinjaman berbasis kelompok (GLM).
Penelitian ini akan mencoba melihat bentuk model pinjaman berbasis kelompok (Group Lending Model) dan bagaimana dampaknya terhadap struktur sosial anggotanya. Penelitian ini juga mencoba memberikan solusi berupa analisis strategi awal pengembangan Islamic GLM agar lebih efektif dan efisien. Metode yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dan Interpretaive Structural Modeling.
Berdasarkan pengukuran beberapa indikator diantaranya adalah tingkat partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, repayment rate yang baik, cross reporting yang baik, serta penerapan penalty sesuai dengan aturan yang berlaku, hasilnya menunjukkan bahwa dengan adanya program GLM masyarakat merasakan perbedaan baik dari kondisi ekonomi maupun sosial dari sebelum dan setelah mengikuti program. Ini menjadi temuan penting yang berharga.
Adapun strategi pengembangan untuk program GLM ini terbagi menjadi 7 level dengan elemen-elemen terpentingnya antara lain: Perlunya kesetaraan akses dana untuk segala jenis institusi keuangan, baik perbankan maupun model pinjaman berbasis kelompok, Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pionir pelayanan model pinjaman berbasis kelompok ini, serta Pentingnya keuangan inklusif pada seluruh sistem keuangan.

Keywords: Group Lending Model, Keuangan Inklusif, Structural Equation Model (SEM), Interpretative Structural Modeling (ISM), Islamic Empowerment

 

PENDAHULUAN
Kesenjangan akses modal masyarakat miskin terhadap perbankan di Indonesia semakin besar. Hal ini disebabkan oleh masyarakat miskin tidak memiliki collateral yang mumpuni sebagaimana disyaratkan oleh perbankan untuk memperoleh pinjaman. Berdasarkan hasil survey Bank Dunia pada tahun 2010 sebagaimana dikutip dalam jurnal Bank Indonesia (2011) bahwa hampir separuh dari 234,2 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses layanan lembaga keuangan formal. Dari jumlah tersebut, sekitar 35 juta orang hanya terlayani lembaga keuangan non-formal seperti koperasi simpan-pinjam dan sebagainya. Akan tetapi ada sekitar 40 juta orang yang sama sekali belum tersentuh layanan jasa keuangan dalam bentuk apapun.
Diperkuat menurut data Bank Dunia, Global Financial Inclusian Index tahun 2012, menyatakan bahwa akses layanan financial bagi masyarakat di Indonesia masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, yakni berkisar 20%. Hal ini tidak lain juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pinjaman di lembaga keuangan bank. Pada dasarnya di Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak usaha mikro. Sebagaimana dikutip dari Antara News, Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Syarifudin Hasan menyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 52,1 juta usaha mikro yang bergerak di berbagai sektor dan sangat berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya pertumbuhan baik ini belum ditunjang dengan akses modal yang baik  pula. Mengingat lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Oleh sebab itulah, keuangan inklusi diharapkan dapat menjadi salah satu mekanisme dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.
Dalam Jurnal Bank Indonesia (2011)  menyebutkan bahwa keuangan inklusif adalah suatu kegiatan yang universal dan memiliki tujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga[3] maupun non harga[4] terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Radyati (2012) menjelaskan keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit, serta menjunjung harga diri dan kehormatan.
Keuangan inklusif diwujudkan dengan memperkuat sinergi antara bank dan lembaga keuangan non bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat luas cakupannya. Oleh karenanya bank dapat menjadi landasan berpijak bagi keuangan inklusif terutama dalam hal pengadaan modal. Lembaga keuangan non bank dalam hal ini lembaga keuangan mikro yang sudah banyak menjamah kelompok miskin serta usaha mikro kecil menengah juga perlu dimaksimalkan keberadaannya. Faktor terpenting adalah bagaimana mewujudkan suatu lembaga keuangan mikro baik formal maupun informal yang betul-betul dapat diakses oleh masyarakat terutama masyarakat yang memiliki kendala dalam hal pengadaan jaminan. Salah satu lembaga keuangan mikro formal yang sudah mendunia dan menjadi isu terhangat di beberapa negara adalah praktik Grameen Bank di Bangladesh. Sistem layanan keuangan ini juga sudah banyak diterapkan di beberapa negara salah satunya adalah Indonesia.
Penelitian ini akan mencoba melihat bentuk model pinjaman berbasis kelompok (Group Lending Model) dengan sampel penelitian masyarakat binaan di Tazkia Microfinance Center (TMFC) Babakan Madang, Sentul dan bagaimana dampaknya terhadap struktur sosial anggotanya. Penelitian ini juga kemudian akan mengkonfirmasi faktor-faktor yang paling dominan dalam satu kelompok variabel dengan pendekatan model persamaan struktural. Selanjutnya, penelitian ini juga mencoba memberikan solusi berupa analisis strategi awal pengembangan Islamic GLM agar lebih efektif dan efisien.

LANDASAN TEORI
Group Lending Model
Keuangan mikro pada prinsipnya terdiri dari model informal dan model formal. Model keuangan mikro formal dibangun oleh lembaga keuangan formal seperti bank komersial, bank desa (BPR/BPRS), BMT dan sebagainya. Sayangnya lembaga keuangan formal semacam ini jarang sekali dapat disentuh oleh masyarakat miskin terutama yang tidak memiliki kemampuan dalam hal penyediaan penjaminan atas pinjaman. Sedangkan model keuangan mikro informal bekerja pada situasi dimana sekelompok masyarakat yang mempunyai komitmen untuk menabung dan meminjam dalam posisi lemah dan hanya mengandalkan pada pinjaman dari lembaga donor. Pengalaman Grameen Bank adalah contoh model yang mampu mentransformasi dari model informal ke model formal dalam pemberian kredit mikro ke masyarakat miskin (Akanji, 2007).
Ada beberapa ungkapan yang dapat digunakan untuk menggambarkan program group lending model sebagaimana yang telah lebih dahulu dikembangkan oleh Grameen Bank di Bangladesh. Beberapa literatur penelitian membahasakan seperti group lending, joint liability, modal sosial, dimana memiliki makna yang sama dimana setiap individu saling berkumpul dan membentuk satu kelompok agar dapat memperoleh pinjaman. Pembiayaan berbasis kelompok ini juga telah banyak dipraktikan di negara-negara berkembang. Lukman, dkk (2008) memaparkan beberapa model pembiayaan lembaga keuangan mikro pada beberapa negara misalnya, Grameen Bank di Bangladesh dan BancoSol di Bolivia, FINCA dan ROSCA di Afrika, dimana kesemuanya menerapkan pola pinjaman berkelompok dengan mekanisme jaminan kelompok (joint liablity). Tidak kalah dengan negara-negara tersebut, Indonesia juga telah menerapkan pola pinjaman berbasis kelompok yang salah satunya adalah sebagaimana telah diterapkan oleh bank BRI. Rudjito (2003) menyatakan bahwa pada tahun 2003 BRI unit merupakan lembaga pembiayaan mikro terbesar di Indonesia. Dari berbagai lembaga keuangan mikro tersebut, maka BRI Unit memberikan kredit paling besar (Rp 10,3 triliyun), kemudian diikuti oleh BPR (Rp 5,1 triliyun), dan Pegadaian (Rp 973 milyar).
Modal sosial merupakan sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Hal ini diungkapkan oleh Vipihindrartin (2008) karena mengingat sumberdaya merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk dikonsumsi, disimpan, maupun diinvestasikan. Makna dari modal sosial ini pun cukup luas. Jika modal manusia dimaksud yakni memanfaatkan keahlian seorang individu untuk dapat menghasilkan sesuatu, lain halnya dengan modal sosial yakni memanfaatkan potensi yang terdapat dalam suatu kelompok sosial masyarakat dan melihat pada pola-pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok.
Kredit berbasis kelompok atau dikenal dengan group lending diberikan kepada individu-individu yang tergabung dalam sebuah kelompok sehingga dapat memiliki akses terhadap layanan keuangan dalam sebuah program. Pada umumnya program yang dilakukan ditujukan untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki agunan untuk mendapatkan kredit. Kredit berbasis kelompok ini dibuat untuk individu tetapi semua anggota kelompok bertanggungjawab untuk pembayaran untang (prinsip tanggung renteng), diberlakukan jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), pembayaran dilakukan mingguan atau bulanan.
Fungsi utama dari model group lending bagi pembiayaan mikro adalah kegunaannya untuk kebutuhan sosial lebih besar dibandingkan aspek bisnis yang lebih mengedepankan pada jaminan secara materi. Pinjaman diberikan kepada kelompok-kelompok kecil atau perusahaan (peer pressure) yang mana dapat menjamin pengembalian pinjaman dapat tercapai. Di Bangladesh, perempuan merupakan sasaran utama penerima manfaat dari program mikro kredit ini. Hal ini dikarenakan kaum wanita dirasa lebih sensitif dan lebih reliable dalam hal pinjam meminjam (Schurmann dan Johnston, 2009).

Faktor-Faktor Penentu Tingkat Efektifitas Group Lending Model  
Budaya merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung aktifitas ekonomi masyarakat terutama dalam hal membangun program model pinjaman berbasis kelompok (GLM). Lingkungan dan budaya yang baik akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang/masyarakat dalam bermuamalah (Fukuyama, 2002). Mengingat program GLM merupakan program pinjaman berbasis kelompok yang merupakan kumpulan antara setiap individu, oleh karenanya untuk membentuk kelompok peminjam yang baik perlu mengenal karakter dari setiap individu dalam kelompok. Karakter dapat terbentuk berdasarkan lingkungan tempat tinggal (wilayah) dan budayanya.
Tidak hanya sebatas pada kepribadian setiap individu dalam kelompok yang diperlukan untuk membangun program GLM yang baik, perlu juga adanya saling evaluasi antara satu individu dengan individu lainnya dalam kelompok. Rai dan Sjostrom (2004) menyatakan bahwa dalam menilai efisiensi suatu program GLM tidak hanya cukup hanya dengan saling menolong satu sama lain saja, akan tetapi juga perlu adanya cross reporting (saling mengevaluasi) antara satu individu dengan individu lainnya yang harus dilaporkan kepada bank. Setiap individu juga dapat melakukan pekerjaan bank lainnya seperti saling memonitor satu sama lain, mengobservasi sejarah pengembalian anggota yang lain, dan sebagainya. Proses inilah yang tidak dapat dilakukan oleh pengawas yang dalam hal ini adalah bank.
Penalty atau sanksi juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program GLM. Menurut Besley dan Coate (1995) bahwa pentingnya keberadaan suatu sanksi sosial yang mampu mencerminkan terjaminnya tingkat pengembalian yang baik dalam skema GLM. Mereka berpendapat bahwa jika sanksi sosial diterapkan dengan baik, maka pengembalian pinjaman dalam kelompok GLM pun akan baik.
Greenberg, dkk (1999) menyatakan bahwa keberhasilan suatu kelompok peminjam dapat ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini: (1) solidaritas dan loyalitas pada kelompok, (2) partisipasi anggota kelompok dalam pengambilan keputusan, (3) komitmen yang dimiliki oleh para anggota kelompok untuk menjalankan setiap keputusan, (4) timbul rasa saling percaya antar masing-masing anggota kelompok (mutual trust in group), (5) adanya I’tikad baik dari masing-masing anggota kelompok untuk melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan yang telah diambil.
Pemerintah juga berperan penting dalam menentukan jalannya program group lending berjalan dengan baik. Ridwan (2012) menyatakan bahwa kesejateraan masyarakat secara substansial dipengaruhi oleh faktor ekstenal seperti lingkungan yang ada di sekitar masyarakat miskin dan intervensi pemerintah dan juga beberapa faktor internal yang diantaranya adalah faktor demografis seperti tingkat pendidikan, kemampuan kerja, motivasi kerja, kinerja, pengalaman kerja, dan karakteristik individual.

Penelitian Terdahulu
Aghion dan Morduch (2005) menyatakan bahwa Group Lending merupakan salah satu program pembiayaan yang sukses dalam tataran pembiayaan mikro. Di samping itu Group Lending turut mementingkan beberapa aspek dalam pembiayaan mikro diantaranya adalah pengembalian yang cukup dinamis, penerapan pengembalian secara berkala, dan pengembalian publik. Pada beberapa skema pembiayaan mikro, pengembalian pinjaman dibuat secara berkala baik dalam mingguan, duamingguan atau bahkan bulanan. Dalam hal ini antara peminjam dalam kelompok dan supervisor juga melakukan pertemuan secara berkala, loan officers dapat memperoleh informasi dari peminjam dan dapat juga saling berbagi informasi terkait masalah yang dihadapi oleh para peminjam dari usaha-usaha yang dijalankan hingga dapat ditemukan solusinya bersama. 
Kono (2007), melakukan penelitian lapangan dengan studi kasus di Vietnam untuk menggambarkan aturan permainan dari sebuah group lending model. Dalam penelitian lapangan ini, Kono melakukan beberapa percobaan terkait tentang monitoring, cross reporting, penerapan sanksi sosial atas moral hazard, komunikasi antar individu, dan pembentukan grup berdasarkan perilaku pengembalian pinjaman oleh peminjam. Hasil dari studi kasus lapangan ini menunjukkan bahwa kontrak group lending yang dibuat menyebabkan masalah yang cukup serius diantaranya adalah kegagalan strategis dan tingkat pengembalian yang rendah.
            Lain halnya dengan Viphindrartin (2012) yang mencoba memetakan penelitiannya menjadi tiga basis budaya masyarakat yang berbeda yakni Matraman, Arek, dan Madura untuk melihat hubungan dan pengaruh terhadap efektifitas suatu program modal sosial/group lending. Relasi sosial yang tercermin dari setiap masing-masing kelompok budaya tersebut menjadi dasar pembentukan kelompok modal sosial. Dengan adanya interaksi di dalam kelompok diharapkan dapat menstimulus peningkatan repayment rate dan efektifitas program. Hasil penelitan menunjukkan bahwa karakteristik budaya dan modal sosial pada masyarakat tertentu berpengaruh positif terhadap perilaku masyarakat penerima manfaat dalam melakukan pengembalian pinjaman dan juga mencerminkan efektif tidaknya sebuah program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat.

METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan dua macam teknik analisis, yaitu:
1.      Confirmatory Factor Analysis (CFA), pada SEM digunakan untuk mengkonfirmasikan faktor-faktor yang paling dominan dalam satu kelompok variabel dan Regression weight, pada SEM yang digunakan untuk meneliti seberapa besar hubungan kausalitas antar variabel
2.      Interpretative Structural Modeling (ISM), digunakan untuk menganalisis strategi awal pengembangan Islamic GLM agar lebih efektif dan efisien. Namun dalam paper ini hasil ISM yang dapat ditampilkan hanya hasil pendahuluan dan tidak sampai kepada pemodelan pada software.

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, dimana penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana kedudukan-kedudukan variabel yang akan diteliti serta hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain atau dengan kata lain untuk melihat hubungan variabel eksogen (karakteristik budaya) terhadap variabel dependen (organisasi pemerintah/efektifitas program GLM). Penelitian kausalitas ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif untuk dilaksanakan dengan menggunakan metode survey terhadap ahli (expert) dalam proses pengumpulan datanya serta menggunakan analisis metodologi SEM (Structural Equation Model) untuk melihat hubungan pengaruh antar variabel.
Definisi operasional merupakan penjabaran akan definisi variabel dan indikator pada penelitian ini. selanjutnya definisi operasional menggambarkan pula pengukuran atas variabel dan indikator yang dikembangkan pada penelitian ini.

Tabel 1:
Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Variabel
Definisi Operasional Variabel
Indikator Variabel
Definisi Operasional Indikator Variabel
Karakteristik Budaya
Budaya merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung aktifitas ekonomi masyarakat terutama dalam hal membangun program model pinjaman berbasis kelompok (GLM). Lingkungan dan budaya yang baik akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang/masyarakat dalam bermuamalah (Fukuyama, 2002). Mengingat program GLM merupakan program pinjaman berbasis kelompok yang merupakan kumpulan antara setiap individu, oleh karenanya untuk membentuk kelompok peminjam yang baik perlu mengenal karakter dari setiap individu dalam kelompok. Karakter dapat terbentuk berdasarkan lingkungan tempat tinggal (wilayah) dan budayanya.
X1 (Potensi Kelompok)
Kelima indikator ini diukur dengan melihat pada keahlian yang dimiliki oleh individu dalam setiap kelompok, hubungan saling percaya, kerjasama, disiplin, tanggung renteng, kondisi lingkungan tempat tinggal, peran adat dan tokoh masyarakat, kesamaan wilayah, profesi, dan sebagainya.
X2 (Pola Hubungan antar Individu)
X3 (Kerjasama)
X4 (Nilai/Norma adat dan agama)
X5 (Hubungan)
Organisasi/Peran Pemerintah
pemerintah atau organisasi yang menaungi program GLM turut mendukung terlaksananya program GLM dengan baik.
Y1 (Kebijakan Pemerintah)
Kelima indikator ini diukur dengan melihat pada bagaimana regulasi terkait GLM apkah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta bagaimana peran pemerintah khususnya dalam hal pengawasan dan pendampingan 
Y2 (Penyedia Fasilias dan Monitoring)
Y3 (Pendampingan dan Pembinaan)
Y4 (Bantuan Modal)
Y5 (Sosialisasi Program)
Efektifitas Program GLM
Dicerminkan melalui kondisi dan perilaku masyarakat kelompok penerima dana bergulir dengan program GLM
Z1 (Partisipasi Masyarakat)
Dengan melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam program GLM, serta bagaimana perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima program GLM sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program. Tingkat pengembalian juga menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan program GLM.
Z2 (Pemberdayaan Masyarakat)
Z3 (Repayment rate yang baik)
Z4 (Cross Reporting yang baik)
Z5 (Penalty)

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan struktural atau Structural Equation Modelling (SEM). Penggunaan analisis SEM dalam menganalisis model penelitian diharapkan dapat mengidentifikasikan dimensi-dimensi sebuah construct dan pada saat yang sama akan mengukur pengaruh atau derajat hubungan antara faktor yang telah diidentifikasikan dimensi-dimensinya (Ferdinand, 2006). Keunggulan penggunaan SEM lainnya adalah kemampuannya untuk mengkonfirmasikan dimensi-dimensi dari sebuah konsep atau faktor serta kemampuannya untuk mengukur pengaruh hubungan-hubungan secara teoritis.

Dalam membuat permodelan SEM perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini:
1.      Pengembangan model teoritis
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengembangkan model SEM adalah mengembangkan sebuah model penelitian dengan dukungan teori yang kuat melalui berbagai telaah pustaka dari sumber-sumber ilmiah yang berhubungan dengan model yang dikembangkan.
2.      Pengembangan diagram alur (path diagram) untuk menunjukkan hubungan kausalitas (sebab akibat). Model penelitian yang telah dibangun pada tahap pertama akan digambarkan pada sebuah path diagram yang akan mempermudah untuk melihat hubungan-hubungan kausalitas yang akan diuji. Konstruk-konstruk dalam path diagram dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:
·         Konstruk Eksogen (exogenous construct), dikenal dengan source variable atau independent variable yang tidak diprediksi oleh variabel-variabel yang lain yang terdapat dalam model.
·         Konstruk Endogen (endogenous construct) yang merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk. Konstruk endogen dapat memprediksi satu atau beberapa kosntruk endogen lainnya, tetapi konstruk endogen hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen.

Sehingga, path diagram yang dikembangkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Model pengukuran lengkap (path diagram)

3.      Konversi diagram alur ke dalam serangkaian persamaan strukturan dan spesifikasi model pengukuran.
4.      Pemilihan matrik input dan teknik estimasi
SEM menggunakan input data yang hanya menggunakan matriks/kovarian atau matrik korelasi untuk keseluruhan estimasi yang dilakukan. Matrik kovarian digunakan karena memiliki keunggulan dalam menyajikan perbandingan yang valid antara populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda dan tidak dapat disajikan oleh korelasi. (Hair et al., dalam Ferdinand, 2006)  menganjurkan bahwa jumlah sampel yang sesuai adalah berkisar antara 100 sampai dengan 200 responden, sedangkan ukuran sampel minimum adalah sebanyak 5 responden per estimasi parameter.
5.      Menilai problem identifikasi
Problem identifikasi pada dasarnya merupakan problem mengenai ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang unit. Salah satu solusi untuk problem identifikasi ini adalah dengan memberikan lebih banyak konstrain pada model yang dianalisis dan ini berarti mengeliminasi jumlah estimated coefficient. Oleh karena itu sangat disarankan bila setiap kali estimasi dilakukan muncul problem identifikasi, maka sebaiknya model dipertimbangkan ulang antara lain dengan mengembangkan lebih banyak model konstruk.
6.      Evaluasi kriteria goodness of fit
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap berbagai kriteria goodness of fit, setelah dipastikan bahwa data yang digunakan sudah memenuhi asumsi-asumsi SEM.

Adapun langkah yang kedua adalah penggunaan ISM. ISM merupakan metode dalam pengambilan keputusan dari situasi yang kompleks dengan menghubungkan dan mengorganisasi ide dalam peta map visual. Ide dasarnya adalah menggunakan ahli yang berpengalaman dan pengetahuan praktis untuk menguraikan sistem yang rumit menjadi beberapa sub-sistem (elemen) dan membangun sebuah model struktural bertingkat. ISM sering digunakan untuk memberikan pemahaman dasar situasi yang kompleks, serta menyusun tindakan untuk memecahkan masalah (Gorvett and Liu, 2007).
Dalam pelaksanaan metode ISM terlebih dahulu dilakukan diskusi dengan para pakar (brainstorming) untuk menjaring ide-ide pengembangan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memahami konsep ISM, mengerti masalah pengembangan model GLM, memiliki keahlian di bidang microfinance dan empowerment. Dari diskusi mengenai strategi pengembangan tersebut diperoleh beberapa ide atau variabel yang akan diolah menggunakan ISM.
Langkah pertama dalam pengolahan ISM adalah membuat Structural Self Interaction Matrix (SSIM), di mana variabelvariabel tersebut dibuat hubungan konstektualnya dengan menjadikan satu variabel i dan variabel j. Selanjutnya adalah membuat reachibility matrix (RM) dengan mengubah V, A, X dan O dengan bilangan 1 dan 0. Langkah terakhir adalah membuat Canonical Matrix untuk menentukan level melalui iterasi. Setelah tidak ada lagi irisan (intersection), selanjutnya dibuat model yang dihasilkan oleh ISM yang merupakan suatu model untuk memecahkan masalah, dalam hal ini pengembangan model GLM. Dari model tersebut kemudian nantinya akan dibuat suatu road map pengembangan lembaga (level).


HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Model
Berdasarkan hasil analisis statistik data SEM serta hasil temuan di lapangan, terungkap bahwa karakteristik budaya masyarakat tertentu dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menentukan efektif tidaknya sebuah program GLM bagi masyarakat. Sebaliknya faktor organisasi atau pemerintahan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung terlaksananya program GLM yang baik bagi masyarakat.
Setelah melalui serangkaian uji pada SEM serta melalui tahap ‘sortir’ atas indikator yang memiliki nilai loading faktor ≤ 3,00 (Wijanto, 2008), maka model akhir yang dibangun dalam penelitian ini memiliki tiga variabel laten, yaitu variabel laten X (karakteristik budaya) yang memiliki 3 indikator teramati, variabel laten Y (organisasi/peran pemerintah) dengan 4 indikator teramati, dan variabel laten Z (efektifitas program GLM) dengan 5 indikator teramati (untuk lebih lengkapnya penjelasan variabel dan indikator teramati yang digunakan dalam SEM dapat dilihat pada subbab metodologi). Pada tahap awal analisis model, data yang diperoleh diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitas. Validitas model pengukuran dilakukan dengan melihat nilai-t muatan faktor. Suatu variabel dikatakan memiliki validitas yang baik jika memiliki nilai-t muatan faktor lebih besar dari nilai kritis 1,96 (Ridgon dan Ferguson dalam Wijanto, 2008). Hasil estimasi nilai t-muatan faktor model pertama dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:
Gambar 2:
t-value

Gambar 2 diatas menampilkan diagram lintasan model GLM lengkap dengan angka-angka yang menunjukkan nilai-t dari setiap angka hasil estimasi yang terkait. Nilai-t yang lebih besar dari 1.96 menunjukkan signifikansi pada taraf 5%. Perolehan nilai-t ini menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya. Hal ini karena seluruh indikator memiliki nilai-t lebih besar dari nilai kritis 1.96,
Sedangkan pengukuran reliabilitas model dapat diukur dengan rumus construct reliability (CR) dan variance extracted (VE) berdasarkan hasil muatan faktor standar dan error diagram lintasan yang dapat dilihat pada gambar dibawah 3 ini:
Gambar 3:
Standardized Solution

Berdasarkan hasil muatan faktor standard dan error pada gambar 3, dapat dihitung perolehan nilai CR dan VE yang menggambarkan nilai reliabilitas data konstruk. Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi yang tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Wijanto, 2008) maka hasil rangkuman perhitungan validitas dan CR VE model kinerja GLM dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2:
Daftar validitas dan reliabilitas Model GLM

KESIMPULAN

Reliabilitas
Variabel
CR  ≥ 0.7
VE  ≥ 0.50
X
1.25 ≥ 0.7
1.77 ≥ 0.50
Y
0.93 ≥ 0.7
0.79 ≥ 0.50
Z
0.70 ≥ 0.7
0.50 ≥ 0.50

Reliabilitas model yang baik adalah jika construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance extract (VE) ≥ 0.50. Semua nilai koefisien CR dan VE untuk variabel laten X (karakteristik budaya), Y (organisasi/peran pemerintah), dan Z (efektifitas program GLM) sudah memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pada variabel laten reliable dengan kemampuan ekstrak mewakili konstruk diatas nilai yang disyaratkan.
Setelah menentukan nilai validitas dan reliabilitas, tahap selanjutnya adalah menganalisa kriteria-kriteria kecocokan model (goodness of fit). Dalam mengidentifikasi suatu model sehingga dapat dikatakan baik dan benar, maka dilakukan beberapa analisis terhadap nilai-nilai yang terdapat pada model. Suatu model dapat dikatakan baik dan sah, jika memenuhi ukuran kecocokan absolute dan incremental yang diringkas pada tabel berikut:

Tabel 3:
Parameter dan Hasil Uji Kecocokan Keseluruhan Model GLM
Ukuran GoF
Tingkat-tingkat kecocokan
Hasil estimasi
Tingkat Kecocokan
Chi-Square P
Nilai yang kecil P≥0.05
0.00000
Marginal fit
Normed chi-square
Batas bawah (0.1 )-batas atas (0.5)
2.041
Good fit
SNCP
Semakin kecil semakin baik
1.74
-
NFI
NFI ≥ 0.90
0.94
Good fit
NNFI
NNFI ≥ 0.90
0.81
Mariginal fit
CFI
CFI ≥ 0.90
0.94
Good fit
IFI
IFI ≥ 0.90
0.94
Good fit
GFI
GFI ≥ 0.90
0.87
Marginal fit

Model yang dibangun dalam analisis ini memiliki nilai chi-square sebesar 132.60 dengan df (degree of freedom) sebesar 20 dan nilai p-value sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 0.05. Nilai normed chi-square berada diantara nilai batas bawah dan atas yakni 2.041 dan model dikatakan good fit. Perolehan nilai SNCP adalah 1.74 untuk dapat dibandingkan dengan model respesifikasi selanjutnya. Nilai lain yang dihasilkan dalam goodness of fit criteria adalah nilai NFI, CFI, dan IFI menunjukkan hasil diatas nilai yang dikehendaki yaitu ≥ 0.9 sehingga dapat dikatakan good fit, oleh karenanya model yang dibangun dalam penelitian ini dianggap baik (Browne dan Cudeck dalam Wijanto, 2008).

Analisis Hipotesa
Secara keseluruhan model SEM berdasarkan gambar 3 memberikan bukti hipotesis bagaimana pengaruh karakteristik budaya terhadap organisasi/peran pemerintah, serta pengaruh variabel karakteristik budaya dan organisasi/peran pemerintah terhadap kinerja. Hubungan ketiga variabel tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:
t-value
 
Standardized Solution
 
 





Gambar 4:
Model Struktural-Nilai Standardized Solution dan t-value
               
Berdasarkan perolehan hasil t-value pada gambar 4 diatas menunjukkan bahwa variabel laten X (karakteristik budaya) berpengaruh positif signifkan terhadap Y (organisasi/peran pemerintah) dan terhadap Z (efektifitas program GLM) yang dicerminkan melalui perilaku masyarakat. Sedangkan variabel Y (organisasi/peran pemerintah) berpengaruh negatif signifikan terhadap Z (efektifitas program GLM). Hasil evaluasi dari gambar 3 diatas dapat dirangkum dalam tabel 3 berikut disertai dengan asumsi hipotesis-hipotesis dari model penelitian.

Tabel 4:
Evaluasi Koefisien Model Struktural dan Kaitannya dengan Hipotesis Penelitian
Hipotesis
Path
SLF ≥ 0.30
t-value ≥ 1.96
Kesimpulan
1
Karakteristik budaya (X) Þ Organisasi/peran pemerintah (Y)
0.53
5.66
Signifikan (hipotesis diterima)
2
Karakteristik budaya (X)Þ efektifitas program GLM (Z)
0.34
4.23
Signifikan (hipotesis diterima)
3
Organisasi/peran pemerintah (Y) Þ efektifitas program GLM (Z)
-1.06
-9.83
Signifikan (hipotesis diterima)

Berdasarkan rangkuman hasil evaluasi hipotesis pada tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa hubungan  variabel karakteristik budaya terhadap organisasi peran pemerintah memiliki nilai-t muatan sebesar 5.66. Nilai ini lebih besar dari 1.96 berarti hubungan tersebut adalah signifikan dan memiliki nilai koefisien yang positif yang menandakan adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel karakteristik budaya terhadap organisasi/peran pemerintah adalah kuat dari interval nol (pengaruh yang sangat lemah) sampai dengan nilai satu (pengaruh yang sangat kuat).

Strategi Pengembangan
Setelah melakukan analisis melihat dampak beberapa variabel dalam model SEM, analisis selanjutnya adalah berupa penelaahan strategi yang mungkin untuk pengembangan GLM melalui model struktural interpretatif. Hasil strategi ini adalah buah dari depth interview dengan para pakar yang kompeten. Selanjutnya didapatkan hasil model struktural elemen tujuan seperti tercantum pada gambar di bawah.
Terdapat sedikitnya 7 level struktural elemen tujuan program. Ketujuh level ini terdiri dari total 9 elemen. Adapun kesembilan elemen ini adalah:
1.      Perlunya kesetaraan akses dana untuk segala jenis institusi keuangan, baik perbankan maupun model pinjaman berbasis kelompok (Fair Access Fund),
2.      Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pionir pelayanan model pinjaman berbasis kelompok ini (Improve Human Resources Quality);
3.      Pentingnya keuangan inklusif pada seluruh sistem keuangan (Inclusion in Financial System);
4.      Institusi berupa APEX bagi model pinjaman berbasis kelompok (APEX Institution);
5.      Rating system untuk penilaian dan evaluasi GLM (GLM Rating System);
6.      Pentingnya pendampingan teknis untuk sustanabilitas model pinjaman berbasis kelompok ini (Technical Assistant);
7.      Vitalnya dukungan dari pemerintah (Government Support);
8.      Perlunya aturan/undang-undang yang mengatur kompetisi yang fair di antara lembaga pengelola pinjaman, baik formal maupun informal (Fair Competition Act); dan
9.      Pentingnya stabilitas ekonomi baik makro maupun mikro (Economic Stability).

Gambar. Model Struktural Elemen Tujuan Program

Level paling bawah yakni perlunya kesetaraan akses dana untuk segala jenis institusi keuangan (Fair Access of Fund) menjadi hal terpenting sebagai pijakan tujuan program GLM ini. Selanjutnya adalah elemen peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pionir pelayanan model pinjaman berbasis kelompok menjadi hal penting selanjutnya, diikuti perlunya keuangan inklusif pada sistem keuangan.
Khusus pada level 4 di atasnya, terdapat 3 elemen yang relatif sama penting dalam rangka pengembangan GLM yakni: perlunya institusi berupa APEX, sistem rating untuk evaluasi dan penilaian serta pendampingan teknis untuk untuk sustanabilitas model pinjaman berbasis kelompok.
Elemen selanjutnya dengan dimensi kepentingan yang lebih rendah adalah dukungan dan komitmen pemerintah, Fair competition act dan stabilitas perekonomian. Meskipun demikian, elemen-elemen tersebut tetap perlu menjadi strategi yang perlu dilakukan agar hasilnya menjadi lebih integral dan komprehensif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Program GLM pada umumnya dibangun dengan melibatkan masyarakat yang memiliki kondisi geografis dan budaya yang sama. Kesamaan budaya/peraturan adat dianggap turut berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang baik dalam hal bermuamalah terutama terkait dengan pinjam-meminjam. Faktor budaya diukur dengan menggunakan indikator potensi kelompok, pola hubungan antar individu, kerjasama, nilai/norma adat dan agama, dan hubungan yang masing-masing indikator memiliki aspek-aspek pengukuran tersendiri seperti misalnya indikator pola hubungan antar individu diukur dengan aspek saling mengenal, kepercayaan, dan kesamaan aktifitas keseharian. Kondisi karakteristik budaya suatu masyarakat yang baik maka akan turut berkontribusi terhadap sikap dan kepedulian pemerintah dalam menunjang/mendorong program GLM agar terlakasana dengan baik.
Temuan dilapangan menemukan bahwa anggota kelompok penerima program GLM memiliki hubungan kerjasama yang baik. hal ini dibuktikan dengan rutinnya mereka mengadakan rapat bulanan serta menghadiri acara-acara yang dilaksanakan terkait dengan program GLM. Di samping itu pula mereka memiliki sikap disiplin dan probem solving yang cukup baik dimana permasalahan yang terjadi selama program berlangsung dipecahkan dengan mencari solusi melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kondisi masyarakat yang baik tentunya juga akan menambah keyakinan dan semangat pemerintah untuk tetap mendukung  program GLM agar berjalan dengan baik dan memfasilitasi melalui modal maupun regulasi/kebijakan. Vipihindrartin (2012) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam program pembiayaan modal sosial yaitu sebagai pembuat kebijakan, serta sebagai penyedia fasilitas dan monitoring. Artinya, sudah seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan perannya melalui Badan Keswadayaan Masyarakat terutama dalam hal pendampingan melalui fasilitator kelurahan serta bersinergi dengan kebutuhan kelompok peminjam.
Karakteristik budaya juga berpengaruh positif terhadap tingkat efektifitas program GLM yang dicerminkan melalui sikap dan perilaku masyarakat. Sikap/perilaku masyarakat diukur dengan beberapa indikator diantaranya adalah tingkat partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, repayment rate yang baik, cross reporting yang baik, serta penerapan penalty sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya program GLM masyarakat merasakan perbedaan baik dari kondisi ekonomi maupun sosial dari sebelum mengikuti program dan setelah program. Pendapatan masyarakat semakin meningkat setelah mengikuti program GLM, di samping itu juga kehidupan mereka tergolong lebih sejahtera begitupula dengan lingkungan sekitar masyarakat dimana aktifitas perekonomian semakin berjalan dengan lancar. Kono (2007) menyebutkan bahwa repayment rate yang baik dan adanya cross reporting yang baik mengindikasikan efektifnya suatu program modal sosial. Dengan adanya budaya masyarakat yang saling percaya dan lingkungan yang agamis dan dinamis baik secara moral dan spiritual maka dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan atas dana program yang kemungkinan dilakukan oleh anggota kelompok (moral hazard) (Stiglitz (1990), Varian (1990), Banerjee, Besley and Guinnane (1994)).
Sedangkan peran pemerintah/organisasi berpengaruh negatif terhadap tingkat efektifitas program GLM. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa masyarakat peneriman bantuan modal program GLM belum merasakan sepenuhnya peran pemerintah bagi program ini, terutama dalam hal fasilitas dan modal. Padahal, fasilitas serta modal merupakan aspek utama berjalannya program GLM dengan baik. Di samping itu pula masyarakat belum sepenuhnya paham dengan sistem program GLM ini, hal ini bisa jadi disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait program GLM. Lebih lanjut Vipihindrartin (20012) menyebutkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkesan formalitas, dengan demikian masih banyak kelompok peminjam yang belum memahami pentingnya program perguliran dana melalui sebuah program kredit mikro. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, memang sudah saatnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengawas serta mengatur jalannya program-program keuangan baik skala perbankan maupun non-perbankan. Setiawan (2012) lebih lanjut menegaskan bahwa regulasi dan supervisi yang ketat dipandang sangat penting untuk mengurangi risiko krisis yang diakibatkan kelemahan dan kejahatan dalam sektor keuangan (financial sector’s misdeeds) dan agar tidak tercampuradukkan antara kepentingan individualis, politis, dengan kebutuhan masyarakat.
Ada beberapa strategi pengembangan program GLM yang berhasil ditemukan yaitu: Perlunya kesetaraan akses dana untuk segala jenis institusi keuangan, baik perbankan maupun model pinjaman berbasis kelompok, Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pionir pelayanan model pinjaman berbasis kelompok ini, Pentingnya keuangan inklusif pada seluruh sistem keuangan.
Strategi yang lain adalah adanya Institusi berupa APEX bagi model pinjaman berbasis kelompok; Rating system untuk penilaian dan evaluasi GLM (GLM Rating System); dan Pentingnya pendampingan teknis untuk sustanabilitas model pinjaman berbasis kelompok ini. Strategi lain yang tidak kalah penting adalah vitalnya dukungan dari pemerintah, Perlunya aturan/undang-undang yang mengatur kompetisi yang fair di antara lembaga pengelola pinjaman, baik formal maupun informal (Fair Competition Act); dan Pentingnya stabilitas ekonomi baik makro maupun mikro.

Daftar Pustaka:
Aghion, Beatriz Armendariz de, dan Jonathan Morduch (2000). Microfinance Beyond Group Lending. Economics of Transition 8(2), 401-420.

Akanji, O.O (2007). Micro Finance as A Strategy for Poverty Reduction. CBN Economic and Financial Review. Vol.39 No.4.

Banerjee, Abhijit V., Timothy Besley and Thimothy W. Guinnane (1994). Thy Neighbor’s Keeper: The Design of a Credit Cooperative with Theory and a Test. Quarterly Journal of Economics 109(2), 491-515.

Bhattacharya, S., and Momaya, K. (2009). Interpretive Structural Modeling of Growth Enablers in Construction Companies. Singapore Management Review. ABI/INFORM Global: 73

Bolanos et.al. (2005). Using Interpretive Structural Modelling in Strategic Decision-Making Groups. Management Decision 43 (6): 877-895.

Ferdinand, A (2006). Structural Equation Modelling dalam Peneltian Manajemen. Edisi 2, Seri Pustaka Kunci 03/BP UNDIP

Fukuyama, Francis (2002). Social Capital and Development: The Coming Agenda. SAIS Review Vol. XXII No.1 (winter u/2013 spring 2002)

Gema PKK, (2003). Kemiskinan dan Keuangan Mikro. KPK

Greenberg, Edward S., Patricia B. Sikora, Leon Grunberg, and Sarah Moore (1999). Work Tems and Organizational Commitment: Exploring the Influence of the Team Experience on Employee Attitudes. Workplace Change Project Working Paper WP-012.

Gorvett, R. and Liu, N., 2007. Using interpretive structural modeling to identify and quantify interactive risks. Orlando – USA: ASTIN Colloquium.

Ismail, Munawar (2003). Sumbangan Institusi Lokal dalam pembangunan Ekonomi. Emansipasi Nolai Lokal. Malang: Bayu Media.

Kanungo S dan V.V. Batnagar, 2002. Beyond Generic Models for Information System Quality : The Use of Interpretative Structural Modelling (ISM). Journal of System Research and Behavior Science. Vol. 19 (2), P 531:549.

Kono, Hisaki (2007). Is Group Lending A Good Enforcement Scheme for Achieving High Repayment Rates? Evidence form Framed Field Experiments in Vietnam. Institute of Developing Economies. 3-2-2 Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, Japan.

Lee, D. M. (2007). Structured Decision Making with Interpretive Structural Modelling (ISM). Canada: Sorach Inc.

Lukman, Syukri., Niki Lukviarman, Harif Amali Rivai, Tafdil Husni, Syafrizal, dan  Maruf (2008). Kajian Upaya Penguatan Peran Microbanking dan Pendekatan Pembiayaan Kelompok dalam Rangka Pengembangan UMK di Sumatra Barat. Penelitian atas kerjasama antara Bank Indonesia dan Center for Banking Research Universitas Andalas.

Marimin. 2004. Pengambilan Keputusan Kreteria Majemuk. Teknik dan Aplikasi. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Patten, Richard H, Jay K. Rosengar. (1991). The Development of Rural Banking in Indonesia. San Fransisco: ICS Press. 

Radyati, Maria R. Nindita (2012). Keuangan Inklusif Perbankan. Published on Universitas Trisakti. MMCSR & MMCE. http://www.mmcrusakti.org

Rai, Ashok S. dan Tomas Sjostrom. (2004). Is Grameen Lending Efficient? Repayment Incentives and Insurance in Village Economies. Review of Economic Studies 71, 217-234.

Ridwan, Mochamad (2012). Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.13 No.2 hlm. 207-217.

Robinson, MS (2001). The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for the Poor. World Bank Economic Review.

Rozi, MF. (2006). Peran Local Genius dalam Arsitektur Perekonomian Indonesia. Seminar Proceeding Konferensi Ekonomi Nasional Universitas Widya Mandala. Surabaya.

Rudjito (2003). Sinergi Kebijakan dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Paper dipresentasikan pada Lokakarya Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah yang Sehat dan Berdaya Saing. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). 12 Desember 2003, Aston Hotel: Jakarta.

Saxena, J. P. 1992. Hierarchy and Classification of Program Plan Element Using Interpretative Structural Modelling. Systems Practice, Vol. 12 (6), P 651:670

Schurmann, Anna T dan Heid Bart Johnston (2009). The Group-Lending Model and Social Closure: Microcredit, Exclusion, and Health in Bangladesh. J Health Popul Nutr. 27(4): 518-527.

Sebstad, J. (1998). Toward Guidelines for Lower-Cost Impact Assessment Methodologies for Microenterprise Program. Discussion Paper for the Second Virtual Meeting of the CGAP Working Group on Impact Assessment Methodologies. AIMS. Management System International Washington D.C. p 1-23.

Setiawan, Azis (2012). OJK dan Masa Depan Industri Keuangan Syariah. SEBI Policy Brief No.1 Tahun 1, Februari 2012.

Stiglitz, Joseph E (1990). Peer Monitoring and Credit Markets. World Bank Economic Review 4(3), 351-366.  

Sumodiningrat, G (1998). Poverty Alleviation in Indonesia: An Overview, District and Rural Development National Development Planning Agency. Bappenas.

Takkar, J., et.al. (2007). Development of a Balanced Scorecard, An Integrated Approach of Interpretive Sructural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP). International Journal of Productivity and Performance Management 56 (1): 25-59.

Varian, Hal R (1990). Monitoring Agents with Other Agents. Journal of Institutional and Theoretical Economics 146(1), 153-174.

Viphindrartin, Sebastiana (2012). Model Pendekatan Modal Sosial Kelompok Peminjam untuk Optimalisasi Repayment Rate pada Lembaga Keuangan Mikro Swadaya Masyarakat. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Wijanto, Setyo Hari (2008). Structural Equation Modelling; Konsep dan Tutorial. Yogyakarta: Graha Ilmu.   




[1] Pengajar pada Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor. Juga sebagai konsultan riset pada SMART Consulting.
[2] Staf pengajar dan peneliti pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia. Email: tasik_pisan@yahoo.com
[3] Hambatan harga yang dimaksud adalah prasyarat seperti keharusan bagi calon debitur untuk menyetorkan sejumlah dana kepada pihak bank pada saat pembukaan rekening di bank sebagai prasyarat untuk memperoleh pinjaman. Fakta yang terjadi dilapangan adalah tidak semua pihak lapisan masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat tersebut karena sebagian dari mereka bisa jadi memang tidak memiliki ketersediaan dana (Bank Indonesia, 2011).
[4] Hambatan non harga yang dimaksud adalah dapat berupa persyaratan administratif yang dapat memberatkan konsumen, seperti misalnya keharusan bagi calon debitur untuk menyiapkan sejumlah jaminan dan sebagainya (Bank Indonesia, 2011).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar